Presiden Prabowo: Pemerintah Serius Tangani Bencana dan Terbuka Terhadap Bantuan Publik

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahannya pada rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (01/01/2026). Foto: Rusman/BPMI Setpres

Pemerintah Indonesia menegaskan keseriusan dalam penanganan dampak bencana di sejumlah provinsi, dengan menyiapkan anggaran besar dan mengerahkan jajaran menteri ke lapangan. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik melalui bantuan yang disalurkan secara transparan dan terukur.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden Prabowo Subianto usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (01/01/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas dengan para menteri terkait. Kepala Negara menjelaskan bahwa penanganan dilakukan secara serius dan terukur meskipun status bencana nasional tidak ditetapkan, karena dinilai kemampuan negara cukup untuk menghadapinya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.

Selain upaya pemerintah, Kepala Negara menyatakan keterbukaan terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora, asalkan mengikuti mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucap Presiden.

Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi, dengan menekankan pentingnya keikhlasan dan kepatuhan terhadap prosedur. “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” tegasnya.

Dalam arahan pemulihan, Presiden meminta perhatian khusus pada percepatan kembalinya layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. “Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.

Kunjungan kerja dan rapat di hari pertama tahun baru ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja mempercepat pemulihan, memastikan bantuan tepat sasaran, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara transparan. Komdigi.go.id