Tetap berjalannya program pemberian makan bergizi gratis (MBG) pada masa liburan sekolah dikritisi oleh sebagian ahli ekonomi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda misalnya, mempertanyakan manfaat kebijakan MBG saat anak sekolah libur pada akhir tahun ini.
"Anggaran ketika MBG ini masih berjalan, akan membuat uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar," ujar Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Huda menyampaikan data per Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Huda menyebut ada 526,65 juta porsi yang disediakan di liburan.
"Dengan harga rata-rata Rp15 ribu per porsi, ada Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan. Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan," ucap Huda.
Huda mendorong alokasi anggaran MBG saat libur sekolah dialihkan untuk membantu penanganan bencana. Huda menyebut keputusan pemerintah melanjutkan program MBG saat libur sekolah merupakan hal yang tidak wajar.
"Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain. Dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen (Rp2.000 dari Rp15 ribu), akan ada Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG. Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah," lanjut Huda.
Huda menyampaikan langkah "merapel” MBG beberapa hari dalam satu paket dengan makanan dalam kemasan, mulai dari biskuit, makanan ringan, susu dalam kemasan, hingga roti pun tidak menguntungkan pelaku usaha kecil. Huda menyebut produk-produk tersebut justru dimiliki konglomerat.
"Uang Rp7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, tidak ke pedagang sayur di pasar, tidak ke petani sayur di daerah. Yang menikmati adalah orang besar yang duduk dalam kursi mewahnya di rumah yang megah," sambung Huda.
Huda mengatakan salah satu tujuan program MBG ini adalah mengubah pola makan anak yang mendapatkan program di rumah. Ketika program MBG, anak-anak mendapatkan berbagai macam jenis makanan, mulai dari sayur, protein, karbohidrat, vitamin, dan sebagainya.
"Pak Presiden, saya tahu program ini program prioritas Anda, tapi ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat pemilik SPPG," kata Huda.
Usulan pengalihan anggaran MBG untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera juga datang dari kalangan anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai pendistribusian MBG di masa libur sekolah berisiko tidak efektif.
"Dananya lebih mendesak untuk dialokasikan pada pemulihan gizi pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana."
Tidak dipaksa
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pihaknya tidak memaksa siswa untuk mengambil MBG saat libur sekolah. Nanik juga menepis isu bahwa pemberian MBG selama liburan dipaksakan untuk menghabiskan anggaran.
"Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir," kata Nanik dikonfirmasi di Jakarta, Selasa lalu.
BGN menyadari, untuk perbaikan gizi siswa memang perlu konsistensi, tetapi BGN memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukan.
"Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering," ujar dia.
Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.
"Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran karena luar biasa di tahun 2025 itu, bayangkan, anggaran MBG tahun ini Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B," paparnya.
Menurutnya, penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tetapi banyak yayasan atau mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.
"Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15 ribu per makanan; gaji karyawan BGN, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan," ucap Nanik.
Nanik menegaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sesuai pesan Presiden Prabowo, yakni tidak boleh ada satu anak Indonesia pun yang tidak menerima MBG.
"Baik anak usia sekolah yang berada di jalanan, Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis," tuturnya.
Respons Menkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pascabencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi, sehingga tidak perlu mengalihkan dana Program MBG. Menkeu di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025), menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.
"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," katanya saat ditanya responsnya terkait permintaan anggota DPR RI agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pascabencana Sumatera.
Menurut Purbaya, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, pasca-banjir bandang baru mencapai sekitar Rp51 triliun. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.
Ia menyatakan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana sudah terakomodasi dalam pos anggaran yang ada.
"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program) MBG-nya," katanya. (Ant)
