.jpeg)
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menunda
pelaksanaan mutase pejabat.
Mutasi yang tadinya akan digelar pada minggu ini urung dilaksanakan. Belum jelas alasan Lalu Iqbal menunda mutasi, namun dari informasi internal yang didapatkan Tribun Lombok, gubernur melakukan sedikit penyesuaian.
"Ada penyesuaian saja," kata sumber yang tidak ingin disebut namanya tersebut, Sabtu (22/3/2025).
Meski demikian, dipastikan gubernur NTB akan tetap melakukan mutasipejabat di awal kepemimpinannya. Waktu pelaksanaanya memang tidak disebutkan secara jelas hari dan tanggal, namun dalam waktu dekat.
Saat ini, kasak-kusuk di lingkaran aparatur sipil negara (ASN) mengenai mutasi terus terjadi. Ada yang dapat kabar baik soal penempatan, ada pula yang takut dengan kinerjanya yang buruk. Risiko demosi pun akan diterima bagi pejabat yang dianggap banyak masalah. Beberapa nama pun diperkirakan bakal berpindah dari posisinya saat ini.
Terkait prediksi siapa saja pejabat yang akan terkena mutasi, Tribun Lombok mendapat bocoran daftar nama pejabat yang berpotensi dicopot.
1. Wirajaya Kusuma
Wirajaya masuk radar pejabat yang akan dimutasi gubernur NTB. Menurut sumber internal, perannya sebagai kepala Biro Ekonomi diniai tidak maksimal. Selain itu hasil assessment JPTP-nya juga tidak memuaskan. Dia mendapatkan nilai PRB 2.85 alias merah.
Kinerjanya dalam mengawasi BUMD milik Pemprov NTB juga menjadi catatan bagi gubernur NTB.
Seperti di PT Gerbang NTB Emas (GNE), baru-baru ini salah satu asetnya disegel karena diagunkan. Ditambah lagi ada utang puluhan miliar di perusahaan pelat merah ini.
Bukan hanya GNE, di Bank NTB Syariah maupun BPR NTB, kinerja Wirajaya juga disorot. Utang di dua bank ini terkait dengan perhelatan MXGP yang jumlahnya belasan miliar belum ada kejelasan hingga kini.
"Karo Ekonomi berikutnya diharapkan sanggup menjadi dirigen dalam mengurus BUMD milik provinsi," ujar sumber Tribun Lombok.
2. Roni Yuhaeri
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini mendapat sorotan tajam dari gubernur, usai bobolnya server PBJ dengan munculnya pengadaan proyek fiktif. Proyek itu berjudul smart class dari Dikbud Provinsi NTB. Nilainya tak main-main, Rp49 Miliar.
Di era kepemimpinan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah, Roni kerap mendapat julukan "raja kecil" oleh sebagian orang.
Sumber Tribun Lombok juga menyebut, catatan terkait sosok Roni, masuk kategori pejabat yang penilaian assesmentnya kurang optimal. Dia bertengger di urutan 37 dari 38 pejabat yang diuji. Roni hanya mendapatkan 26,16 poin.
3. Ahsanul Khalik
Posisinya saat ini menjadi Kepala Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB. Namanya pun santer disebutkan bakal berpindah tempat dari jabatannya saat ini. Kedekatannya dengan Zulkieflimansyah masuk dalam catatan gubernur Lalu Iqbal.
Di sisi lain, perunan kemiskinan menjadi salah satu dari tiga program prioritas Iqbal-Dinda. Dinas Sosial NTB diprediksi bakal diisi oleh sosok yang sejalan dengan semangat dari Iqbal-Dinda.
4. Nuryanti
Dinas Perindustrian NTB mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Prospek dinas yang diharapkan memberikan nilai tambah bagi produk-produk asal NTB nyatanya tak terjadi. Peran Dinas Perindustrian tak ubahnya hanya pemberi stempel pada produk yang sudah ada. Belum nampak adanya produk besar yang didampingi dari lahir hingga besar selama lima tahun terakhir.
Bertanggung jawab atas rumah kemasan, nyatanya Dinas Perindustrian tak sanggup untuk hadir di tengah masyarakat NTB. Nuryanti disebut-sebut bakal digeser ke dinas rumpun hijau.
5. Dr Aidy Furqan
Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan diwawancara wartawan, pada Jumat (13/12/2024).
Aidy Furqan saat ini adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Namanya kerap menjadi perbincangan terkait proyek dana alokasi khusus (DAK) fisik yang bermasalah. Hingga triwulan pertama 2025, sejumlah pengerjaan fisik gedung SMA dan SMK belum rampung.
Pengerjaan proyek DAK juga menjadi perhatian publick, terutama sejak kasus OTT Polresta Mataram terhadap kepala bidang SMK terkait dugaan suap proyek. Dalam proses penanganan kasus ini, nama Aidy Furqan pun ikut terseret.
Persoalan DAK Fisik di Dikbud NTB tidak sekadar soal proyek fisik yang amburadul. Permainan uang dalam pengerjaan proyek ini begitu kental. Sejumlah kontraktor pun hingga kini belum mendapatkan pekerjaan kendati sudah menyetor uang ke oknum pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Dikbud NTB.
6. dr Lalu Herman Mahaputra
Pria yang akrab disapa Dokter Jack ini masih memimpin RSUD Provinsi NTB. Sosok Dokter Jack menjadi perhatian publik saat terjadi penggusuran rumah singgah sampai menimbulkan demonstrasi keluarga pasien. Belakangan, pendemo menyebut pembongkaran ini perintah dari gubernur NTB. Meski pernyataan itu kemudian dibantah Lalu Iqbal yang tengah retret di Magelang, Jawa Tengah saat ini.
Selain itu, tata kelola keuangan RSUD NTB juga menjadi sorotan anggota DPRD NTB. Isu kelebihan belanja hingga Rp193 miliar diungkapkan dewan. Kinerja rumah sakit yang seharusnya bertumbuh namun fokusnya hanya soal pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan (alkes).
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kinerja keuangan RSUD NTB dianggap kurang beres dengan utang senilai Rp193 miliar. Belanja ini di luar rencana bisnis dan anggaran (RBA). Ada belanja Rp46 miliar untuk obat, Rp35 miliar untuk bahan medis habis pakai (BMHP), KSO BMHP dan AMHP Rp49 miliar, dan alat medis habis pakai (AMHP) Rp4 miliar.
Utang ini berdampak pada layanan rumah sakit informasi yang dihimpun Tribun Lombok, untuk kebutuhan obat harus membeli seara eceran. Sementara itu alat medis yang ada tak dapat memberikan penanganan pada pasien karena belum dibayar.
RSUD NTB pun mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia Rp100 miliar untuk menangani solusi ini, pinjaman ini tidak sejalan dengan tata kelola keuangan BLUD.
7. Jamaluddin Malady
Salah satu dari tiga program prioritas Iqbal-Dinda, selain pengentasan kemiskinan dan pengembangan pangan adalah peningkatan kualitas pariwisata Provinsi NTB.
Jamaluddin Malady yang saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dianggap banyak pihak kurang cakap. Terlebih baru-baru ini dalam acara Khazanah Ramadan, antara event organizer lokal dan Jakarta saling sikut.
Keributan itu disebabkan sang kepala dinas membatalkan EO lokal sesaat sebelum perhelatan. Dia juga meminta sumbangan buka puasa dengan surat berkop Dinas Pariwisata NTB.
Selain dipandang kurang kompeten, hasil assessment juga menunjukkan Jamaludin kurang apik. Data periode Februari 2024 masuk kategori kurang optimal. Ranking 36 dari 38 kepala OPD yang menjalani assessment.
Catatan lainnya, Jamaluddin diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada 2024 lalu. Ia sempat dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Saat itu, Jamaludin terang-terangan membagikan alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.
8. Hj Eva Dwiyani
Saat ini, Eva Dwiyani menduduki posisi sebagai kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB. Kinerja dinas di Bawah kepemimpinannya dinilai biasa-biasa saja.
Langkah untuk meraih pendapatan asli daerah (PAD) dinilai monoton. Khusus dinas ini akan ada pemilihan secara khusus dan terbuka. Iqbal-Dinda disebut-sebut bakal menguji khusus para eselon II yang tertarik mengisi posisi ini.
Eva Dwiyani sendiri dari sisi figur pejabat, tak terlalu menonjol. Hasil ranking menunjukkan ia hanya bertengger di posisi 20 dalam ketegori hasil penilaian kategori cukup optimal.
Posisi di kepala Bappenda diprediksi dalam mutasi perdana ini tidak akan langsung didefinitifkan. Posisinya akan diisi oleh pelaksana tugas.
Figur terbaik dalam meritokrasi Iqbal-Dinda bakal ditempatkan di sini karena upaya untuk mendongkrak PAD setinggi mungkin.
Selain kedelapan pejabat tersebut, beberapa nama pejabat eselon II lainnya juga dikabarkan akan digeser. Misalnya, kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Najamuddin Amy. Namun kabar terbaru, Najam lulus seleksi menjadi pejabat di salah satu kementerian.
Gubernur NTB juga akan mengisi 13 jabatan kepala OPD yang saat ini masih kosong. Sehingga akan terjadi banyak pergeseran posisi pejabat Pemprov NTB.
Sumber informasi : lombok.tribunnews.com
.jpg)
