Apakah Kopdes Merah Putih akan bernasib sama seperti KUD era Soeharto?

Presiden Prabowo Subianto berbicara pada peresmian program koperasi desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. (Foto: Sekretariat Presiden Indonesia)

Para pakar mengatakan rencana ambisius Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Kopdes Merah Putih dapat membebani anggaran negara dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Presiden Prabowo Subianto memeriksa beras bersubsidi yang dijual di koperasi desa Merah Putih yang baru saja diresmikan di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. (Foto: Sekretariat Presiden Indonesia)

 

Mulai dari pinjaman bagi petani yang tidak punya akses ke sistem perbankan hingga menyalurkan barang bersubsidi dan makanan ke masyarakat miskin bisa dilakukan oleh program yang baru saja diluncurkan, itulah yang disampaikan oleh para pejabat di Indonesia.

 

Dinamakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, program ini tidak hanya akan membagikan minyak goreng atau pupuk bersubsidi, tetapi juga menawarkan berbagai pelayanan lainnya.

 

Para pengamat mengatakan, meski tujuannya baik, namun koperasi yang akan memakan anggaran hingga Rp400 triliun ini bisa mengancam perekonomian negara jika tidak dikelola dengan baik.

 

Menurut mereka, Kopdes Merah Putih bisa bernasib sama seperti Koperasi Unit Desa (KUD) di era Presiden Soeharto yang diwarnai salah kelola dan korupsi. 

 

Kopdes Merah Putih sembilan kali lipat jumlahnya dari KUD. Karena skalanya yang besar dan cara program ini dibiayai, para pakar mengatakan Kopdes Merah Putih bisa membuat warga desa terjebak dalam siklus utang, sementara bank-bank milik negara berisiko mengalami masalah likuiditas.

 

“Banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional dan akhirnya bangkrut karena salah urus, utang yang menumpuk, dan korupsi,” kata Achmad Nur Hidayat, dosen ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, kepada CNA.

 

Berbicara pada upacara peluncuran Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah pada 21 Juli lalu, Prabowo mengatakan lebih dari 80.000 koperasi ini akan beroperasi di seluruh Indonesia dalam tiga bulan ke depan. Saat ini, kata dia, sudah ada 108 koperasi yang sudah beroperasi.

 

“Setiap desa akan memiliki gudang untuk menyimpan hasil panen masyarakat. Kami juga akan memiliki toko kebutuhan pokok, serta layanan simpan pinjam,” kata Prabowo.

 

Setiap koperasi juga akan mengoperasikan klinik kecil dan apotek serta menyediakan solusi transportasi bagi para petani yang ingin membawa hasil panennya ke pasar terdekat, tambahnya.

 

DARI MANA DANA KOPDES MERAH PUTIH?

 

Prabowo juga mengatakan koperasi-koperasi ini akan menyediakan layanan penggilingan padi agar para petani tidak perlu lagi menjual gabah mereka dengan harga murah kepada penggiling swasta.

 

Menurut Prabowo, banyak kasus di mana pupuk bersubsidi justru berakhir di tangan para tengkulak yang menjualnya kembali dengan harga sangat tinggi. Para petani juga kerap terpaksa meminjam uang dari rentenir karena ada anggota keluarga yang sakit.

 

“Hal-hal inilah yang harus kita atasi dan kita atasi dengan langkah besar,” katanya, menjelaskan mengapa koperasi-koperasi diluncurkan dalam skala besar dan dalam waktu kurang dari lima bulan sejak gagasan ini muncul awal Maret.

 

Presiden Prabowo Subianto tiba di acara peresmian program Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. (Foto: Sekretariat Presiden Indonesia)

“Kita adalah bangsa besar, jadi kita harus berpikir besar dan punya keberanian untuk mengambil tindakan besar.”

 

Presiden Prabowo Subianto berbicara pada peresmian program koperasi desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025. (Foto: Sekretariat Presiden Indonesia)

 

Program Kopdes Merah Putih hanyalah salah satu dari serangkaian program ambisius yang dipelopori Prabowo sejak ia menjabat pada Oktober lalu.

 

Pada Januari lalu, Prabowo meluncurkan program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan memberi satu kali makan sehari bagi 83 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Prabowo juga berencana membangun tiga juta rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah dan mendirikan 100 pesantren untuk warga miskin setiap tahunnya.

 

Pada 1 Juli, Kementerian Keuangan memperkirakan seluruh program ini akan menyebabkan defisit anggaran pemerintah sekitar Rp662 triliun, atau 2,7 persen dari PDB Indonesia pada akhir 2025.

 

Untuk menghindari defisit yang lebih besar, pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran dari program dana desa untuk membiayai sebagian dari program Kopdes Merah Putih. Dana desa adalah inisiatif yang bertujuan mendukung proyek infrastruktur skala kecil dan pemberdayaan ekonomi yang diluncurkan oleh pendahulu Prabowo, Joko Widodo, pada 2015.

 

Prabowo menyatakan bahwa program dana desa "tidak membawa perubahan yang dibutuhkan" dan bahwa dana dari program warisan tersebut sebaiknya dialihkan ke inisiatif koperasi desa miliknya.

 

Namun Menteri Koordinator Bidang Pangan dan ketua satuan tugas pemerintah untuk Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa dana desa hanya akan mencakup sebagian modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan satu koperasi.

Setiap koperasi kemudian harus mengajukan pinjaman hingga Rp3 miliar dari bank-bank milik negara untuk mengembangkan berbagai unit usaha yang diharapkan dapat dijalankan koperasi tersebut.

 

Bank akan menyeleksi permohonan pinjaman guna mengurangi risiko gagal bayar.

 

"(Koperasi) harus menjelaskan bagaimana mereka akan menggunakan uang itu, kapan diperkirakan akan mulai untung, dan sebagainya. Jadi kami (memberi pinjaman) dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah," katanya saat peluncuran program.

 

Namun, para ahli memperingatkan bahwa angka gagal bayar dari koperasi-koperasi baru ini kemungkinan tinggi.

“Ini skema pembiayaan yang tidak masuk akal,” kata Media Askar, peneliti dari lembaga kajian Center for Economic and Law Studies (CELIOS) di Jakarta, kepada CNA.

 

Menurutnya, bank-bank milik negara tidak memiliki cukup dana untuk meminjamkan ke seluruh 80.000 koperasi.

Sebagai contoh, Bank Mandiri, bank pemerintah terbesar di Indonesia, mengelola aset senilai Rp2.400 triliun untuk 30,7 juta nasabah, sementara yang terkecil, Bank Syariah Indonesia, mengelola Rp400 triliun untuk 19 juta nasabah.

“Aset-aset bank akan habis hanya untuk meminjamkan miliaran rupiah ke ribuan koperasi,” kata Media.

 

“Dan koperasi-koperasi ini adalah entitas baru tanpa pengalaman, tanpa riwayat kredit, dan tanpa bukti bahwa usaha mereka akan menguntungkan. Jadi risikonya sangat tinggi bahwa mereka tidak akan mampu membayar kembali pinjaman tersebut.”

Jika sejumlah besar koperasi gagal bayar secara bersamaan, menurut Media, “ini bisa mengguncang stabilitas seluruh sektor perbankan.”

 

Achmad dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta sependapat.

 

“Tidak semua koperasi ini akan menguntungkan, apalagi dalam waktu singkat. Sementara (desa-desa) tetap harus mencicil pembayaran pinjamannya. Jika mereka tidak mampu bayar, ini akan menjadi bencana bagi desa dan juga bank,” katanya.

 

Bagi desa, tambah Achmad, mereka bisa saja kehilangan aset strategis jika gagal membayar pinjaman. Sementara bagi bank, mereka mungkin menghadapi masalah likuiditas akibat pinjaman bermasalah.

 

INVESTASI BERISIKO TINGGI

 

Para analis juga meragukan apakah koperasi-koperasi ini akan dikelola dengan baik, mengingat waktu yang relatif singkat dari gagasan hingga peluncuran. Kopdes Merah Putih pertama kali diusulkan Prabowo dalam rapat kabinet pada Maret lalu.

 

“Saya ragu pemerintah bisa menemukan orang-orang kompeten untuk mengelola koperasi-koperasi ini dalam waktu sependek itu,” kata Achmad, seraya menambahkan bahwa waktu yang terbatas juga tidak memungkinkan pemerintah menyusun model bisnis yang layak.

 

“Menyusun model bisnis yang benar-benar berfungsi bukanlah hal mudah. Model tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik desa, potensi ekonomi, dan masyarakatnya. Bahkan dengan itu, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun fondasi kokoh agar sebuah koperasi bisa menguntungkan dan berkelanjutan.”

 

Para ahli menyebut bahwa kurangnya model bisnis yang layak dan sifat program yang top-down mengingatkan pada program KUD era Orde Baru yang juga dirancang sebagai entitas usaha multifungsi di pedesaan.

 

Ketika diluncurkan pada 1973, Soeharto juga membuat janji yang mirip dengan Prabowo, bahwa program ini akan memangkas peran tengkulak, memberantas praktik pinjaman rentenir, dan memastikan barang-barang bersubsidi tidak jatuh ke tangan yang salah.

 

“Tapi karena salah urus, utang menumpuk, pinjaman tak terbayar, dan korupsi merajalela,” kata Acuviarta Kartabi, ekonom dari Universitas Pasundan, kepada CNA.

 

Dukungan pemerintah terhadap sekitar 9.000 KUD yang didirikan selama rezim Soeharto berakhir ketika ia lengser pada 1998. Sejak saat itu, sebagian besar KUD bangkrut atau ditinggalkan anggotanya, tersisa hanya 385 koperasi yang masih aktif saat ini.

 

“Begitulah risiko mendirikan koperasi yang lahir dari kebijakan top-down. Mereka menjadi tergantung pada insentif dan dukungan pemerintah karena tidak lahir dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat,” kata Acuviarta.

Prabowo telah menjanjikan bahwa Kopdes Merah Putih akan diawasi secara ketat guna mencegah penyelewengan dan korupsi.

 

“Teknologi akan memungkinkan (koperasi) diawasi secara ketat. Semua uang yang masuk dan keluar (akan diawasi) melalui teknologi. (Korupsi di koperasi) akan menjadi masa lalu,” ujarnya.

 

Prabowo juga mengatakan bahwa programnya “akan menjadi tulang punggung ekonomi lokal” dan masyarakat akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menjaga agar koperasi di daerah mereka tetap bertahan, dengan atau tanpa dukungan dari pemerintah pusat.

 

PERLU ORANG-ORANG YANG KOMPETEN

 

Meski ada risiko, para ahli dan pelaku industri percaya bahwa sebagian koperasi ini bisa berhasil dan berpotensi meningkatkan perekonomian lokal.

 

“Ada peternak yang kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena mereka tidak punya rekening atau bukan badan hukum. Layanan simpan pinjam dari koperasi ini bisa menjadi solusi bagi anggota kami,” kata Muhlis Wahyudi, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia, kepada CNA.

 

Muhlis juga berharap Kopdes Merah Putih bisa membeli daging ayam dan telur dari peternak dengan harga yang adil dan stabil.

 

“Karena harga sering berfluktuasi, kadang kami harus beli pakan saat harganya tinggi dan jual ayam ketika harganya rendah. Banyak anggota kami yang bangkrut karena masalah ini,” ujarnya.

 

Para ahli mengatakan agar koperasi ini berhasil, pemerintah harus merekrut orang-orang yang memahami persoalan lokal di tiap desa dan bisa mengubah masalah tersebut menjadi peluang ekonomi.

 

“Setiap desa punya tantangan dan peluang yang berbeda. Satu desa mungkin lebih membutuhkan unit logistik koperasi karena letaknya terpencil, dan tidak terlalu butuh fasilitas penyimpanan karena produk yang dijual tidak cepat rusak,” kata Media dari CELIOS.

 

“Beberapa desa bahkan mungkin tidak perlu koperasi baru karena mereka sudah punya koperasi hasil inisiatif sendiri yang berjalan dengan baik.”

 

Ekonom Achmad sependapat.

 

“Membangun program koperasi butuh lebih dari sekadar anggaran besar dan niat baik pemerintah. Program ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dikelola secara profesional, dan diawasi dengan mekanisme internal maupun eksternal,” katanya.

 

Acuviarta dari Universitas Pasundan mengatakan seharusnya Prabowo memulai program ini dalam skala kecil terlebih dulu untuk membuktikan apakah konsepnya benar-benar berhasil.

 

“Melatih pengurus koperasi, memantau kinerja mereka, menentukan sistem dan model bisnis mana yang berhasil dan mana yang tidak, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan, semua itu butuh waktu,” kaata Acuviarta.

“Tidak perlu terburu-buru.”

 

 LIPUTAN INDONESIA - Joni Irawan, Source CNA