 |
| Lokasi sebagian venue MTQ tingkat Provinsi NTB yang akan dibangun di Lombok Tengah, Senin (25/3/2025). ANTARA/Akhyar Rosidi |
LIPUTAN NTB INDONESIA - Lombok Tengah - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyatakan proyek pembangunan venue atau arena ajang Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Lombok Tengah pada 2026 mulai ditender.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Lombok Tengah Edy Johannas di Lombok Tengah, NTB, Senin, mengatakan sampai dengan saat ini hanya paket pekerjaan dari PUPR yakni bagian fasilitas untuk MTQ 2026 yang sudah mulai proses tender, sementara paket-paket yang lain sampai dengan saat ini belum ada pengajuan dari dinas terkait.
"Dengan adanya recofusing memang sangat berpengaruh terhadap proses tender pekerjaan, karena sampai dengan saat ini baru satu yang diterima dan selesai tender yakni konsultan perencanaan DED untuk MTQ yang nilainya Rp1,2 miliar," katanya.
Ia mengatakan anggaran untuk MTQ ini ada juga untuk pekerjaan fisik pembuatan venue Rp21 miliar yang akan dibangun di timur kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
"Total dana untuk MTQ ini sekitar Rp25 miliar," katanya.
Ia mengatakan pembangunan venue MTQ tersebut ditargetkan rampung di 2025, sehingga pada 2026 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi dengan Lombok Tengah menjadi tuan rumahnya.
"Pada 2026 sudah jadi sesuai waktu pelaksanaan MTQ," katanya.
Ia mengatakan selain paket pembangunan lokasi MTQ, ada juga sekitar 22 paket dari PUPR untuk sumur bor yang rencana akan dilakukan pelelangan.
"Hanya saja sampai mau berakhir triwulan pertama ini memang baru dinas PUPR saja yang mengajukan proses tender pekerjaan, sementara OPD lain sampai dengan saat ini masih belum ada," katanya.
"Semua OPD harus masukan paket pekerjaan yang akan dilelang di Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan memang untuk proyek jalan sebenarnya sudah sempat masuk di SIRUP tapi ternyata dalam perjalanan anggaran dinolkan oleh pusat, makanya tidak bisa ditender juga," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya efisiensi anggaran ini membuat kepastian program menjadi tertunda dan OPD merasa was-was program yang ada di dinas mereka terkena efisiensi dan hal inilah yang membuat OPD masih belum berani mengajukan.
"Termasuk di SIPD juga belum bisa perubahan karena terkunci dan ini menjadi kendala. Yang kita khawatirkan ini jangan sampai limit waktu pada saat pelaksanaan fisik pekerjaan," katanya.
.jpg)