Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan postur anggaran dana desa tahun 2026 lebih tinggi dari tahun ini karena didukung anggaran Kopdes Merah Putih.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi dana desa pada tahun 2026 meningkat meski dalam RAPBN terlihat turun dibanding tahun sebelumnya. Sri Mulyani membantah kabar yang menyebut dana desa dipangkas.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan dana desa sebesar Rp 60,6 triliun, turun dari Rp 71 triliun pada 2025. Namun, penurunan ini digantikan oleh tambahan anggaran untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih senilai Rp 83 triliun.
“Jika digabungkan antara dana desa Rp 60,6 triliun dan Kopdes Merah Putih Rp 83 triliun, jumlahnya lebih besar dari transfer dana desa tahun lalu yang Rp 70 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI, Selasa, 2 September 2025
Sri Mulyani menjelaskan, dana desa tetap diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, embung, posyandu, drainase, hingga bantuan langsung tunai (BLT). Sementara dana Kopdes Merah Putih akan difokuskan pada kegiatan produktif dengan akses pembiayaan murah melalui bank daerah, dengan bunga pinjaman hanya 6 persen.
“Kami harapkan setiap desa mampu mengelola koperasinya agar bisa tumbuh, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 650 triliun, turun dari Rp 919 triliun pada 2025. Anggaran ini terdiri antara lain dari Dana Bagi Hasil Rp 45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp 373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp 155,1 triliun, Dana Otsus Rp 13,1 triliun, Dana Desa Rp 60,6 triliun, dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun.
Untuk membiayai belanja negara, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 3.147 triliun pada 2026, naik 9,8 persen dari proyeksi 2025. Sri Mulyani mengakui target tersebut cukup menantang, mengingat dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan penerimaan negara rata-rata hanya 5,6 persen.
Untuk mencapai itu, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pemanfaatan sistem Coretax, memperkuat pertukaran data antar-lembaga, serta menggali potensi bea dan cukai, termasuk memperluas cakupan barang kena cukai.
"Kemudian mengeksplorasi potensi penerimaan dari bea cukai, termasuk intensifikasi bea masuk perdagangan internasional dan melanjutkan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) dan memperluas cakupan barang kena cukai (BKC)," ujar Sri Mulyani.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan postur RAPBN 2026 dengan belanja negara Rp 3.786,5 triliun dan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga efisiensi agar defisit tetap terkendali.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekan sekecil mungkin,” kata Prabowo dalam pidato penyamapai RAPBN di ruang sidang paripurna DPR, Jumat, 15 Agustus 2025.
Sumber artikel Tempo
